Arsip Blog

Berita Pendidikan

Sertifikasi Guru

Wednesday, 26 April 2017

Kegiatan Kesharlindung Dikdas 2017

Kesharlindung Dikdas
pejalansunyi.id | Kesejahteraan, Penghargaan, dan Perlindungan (Kesharlindung) Guru Pendidikan Dasar (Dikdas) memberikan Apresiasi, Penghargaan, dan Pelindungan bagi guru Pendidikan Dasar. Mulai tahun 2017, syarat yang harus dipenuhi agar bisa mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Kesharlindung Dikdas mendaftarkan diri secara daring agar memiliki akun di web kesharlindungdikdas.id. Di akun itulah nanti akan diinformasikan segala jenis kegiatan yang diselenggarakan beserta persyaratannya.

Pada tahun 2017 ini, baru ada tiga kegiatan yang diselenggarakan oleh Kesharlindung Dikdas, yaitu Lomba Inovasi Pembelajaran (INOBEL), Bimtek Profesi, dan Seminar Nasional dengan tema Membangun Profesionalisme Guru Pendidikan Dasar dalam Era Global. Pendaftaran peserta ketiga macam kegiatan tersebut sepenuhnya dilaksanakan secara daring melalui akun masing-masing.

Dibanding dengan Lomba Inovasi Pembelajaran (INOBEL), tampaknya para guru lebih banyak memilih kegiatan Bimtek Profesi dan Seminar Nasional. Ini terlihat dari animo para guru dalam melakukan pendaftaran. Sejak mulai dibuka pada awal april yang lalu, peserta yang mendaftar Bimtek Profesi sebanyak 1.248 orang, Seminar Nasional yang awalnya seribu lebih berkurang separuhnya karena ada sebagian peserta yang tidak memilih tema sehingga dianggap gugur. Sedangkan Inobel yang dibuka terlebih dahulu baru terdaftar sejumlah 958 orang pada saat berita ini ditulis.
 
Bimtek dan Seminar Nasional sudah akan dilaksanakan pada bulan Mei 2017. Peserta Bimtek telah terjaring 120 dari jenjang SD dan 120 dari jenjang SMP, dilaksanakan tanggal 2-4 Mei 2017 untuk jenjang SD. Sedangkan Seminar Nasional dilaksanakan tanggal 9-12 Mei 2017 di Jakarta dengan peserta yang telah terpilih sebanyak 260 orang. Untuk Lomba Inobel, batas terakhir pengiriman tanggal 15-05-2017. Pelaksanaannya direncanakan pada bulan oktober 2017 untuk menentukan juaranya.(ES)
Read More

Kesharlindung: Guru Mulia Karena Karya

Guru Mulia Karena KaryaPejalansunyi.id | GURU mulia karena karya. Tema inilah yang kembali diangkat pada peringatan Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2016 silam. Tema yang merupakan gagasan HGN 2015 ketika Anies Baswedan masih menjabat sebagai Mendikbud ini kembali diusung. Bukan tanpa alasan. Sebab, tema tersebut dirasa masih sangat relevan dengan kenyataan hari ini. Bahwa, profesi guru memang sangat mulia. Namun, kemuliaan tersebut tidak tergantung pada seberapa banyak materi yang dimiliki akibat tunjangan profesi, tapi pada seberapa “karya” yang sudah dilakukan dan dihasilkan.

Guru sebagai tenaga profesional memang berperan penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Untuk itulah, agar pengetahuan guru terus bertambah, guru harus bersedia membuka diri terhadap perkembangan, dan tak pernah berhenti belajar untuk mengembangkan pengetahuan terkait dengan profesinya.Pada titik inilah, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) menjadi sesuatu yang wajib harus dilakukan.

Adalah angin segar jika kemudian Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melalui Subdit KESEJAHTERAAN, PENGHARGAAN DAN PELINDUNGAN (KESHARLINDUNG) baik Pendidikan Dasar (Dikdas) maupun Pendidikan Menengah (Dikmen) memberikan "peluang" bagi guru di seluruh indonesia untuk mengembangkan diri melalui kegiatan yang diselenggarakan. Peluang yang dimaksud adalah tergantung dari guru apakah bisa memenuhi persyaratan atau tidak.
Baca Juga | Kegiatan Kesharlindung Dikdas 2017

Tahun 2017, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Kesharlindung Dikdas dan Dikmen, yaitu Bimbingan Teknis (Bimtek) Perlindungan Profesi bagi Guru Dikdas dan Dikmen, Seminar, Pendidikan Karakter Bangsa, dan Inovasi Pembelajaran (Inobel), serta beberapa kegiatan yang lain. Yang penting diperhatikan adalah syarat yang harus dipenuhi bagi guru yang ingin mengikuti kegiatan adalah dengan mengirimkan karya tulis sesuai dengan yang ditentukan. Disinilah akhirnya guru dituntut untuk bersedia berpacu semangat, berlomba-lomba dengan seluruh guru yang ada di pelosok nusantara jika ingin mengikuti kegiatan untuk mengembangkan profesinya.

Alhasil, tak ada jalan lain, guru harus bersedia membuka diri, melakukan sejumlah inovasi, mencari terobosan pembelajaran, memasuki celah-celah yang telah disediakan untuk mengembangkan profesi demi kemajuan pendidikan pada masa-masa mendatang. Semoga (*)

Read More

Wednesday, 11 February 2015

Surat Terbuka untuk Bapak Menteri Pendidikan Tercinta


SAAT surat ini ditulis, kami berharap pak menteri Anies Baswedan baik-baik saja. Semoga Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selalu dikaruniai kesehatan lahir dan batin, supaya dapat melaksanakan tugas dengan baik, agar bisa mengemban amanah sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ditengah silang-sengkarutnya masalah yang menimpa dunia pendidikan kita.

Bapak Menteri Pendidikan yang Terhormat,
Perkenalkan, saya adalah seorang guru sekolah dasar dari sebuah kampung terpencil yang mungkin tidak akan pernah dijumpai dalam peta. Kebetulan saya dipercaya oleh Kepala Sekolah menjadi Tukang Entri Data, atau istilah kerennya adalah Operator Sekolah. Bukan hebat sebetulnya, tapi karena memang tak ada yang bersedia menempati posisi itu dengan dalih bermacam-macam. Jamak diketahui, beberapa tahun terakhir, dunia pendidikan kita memang sedang disibukkan oleh segala jenis pendataan baik berbasis online, offline, maupun setengah offline setengah online. Jamak diketahui pula, bahwa dalam prosesi tersebut, posisi kami sebagai tukang entri data katanya menduduki peranan penting, bahkan ada yang menyebutnya sebagai jantung sekolah, terlepas benar atau tidak.

Bapak Menteri, hari-hari ini, jika kita berselancar ke halaman-halaman ataupun grup-grup pendataan di media sosial, kita akan mendapati sebuah keadaan yang riuh-rendah, paralel dengan hingar-bingarnya kondisi sosial politik pemerintahan kita yang baru seumur jagung. Bapak pernah dengar yang namanya Dapodik, bukan? Saya yakin, bukan hanya pernah mendengar, bapak pasti tahu karena sudah beberapa kali melakukan inspeksi mendadak ke ruangan tempat kegiatan itu dilaksanakan, sebuah ruangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kementrian yang sekarang menjadi tanggung jawab bapak. Mengapa saya katakan riuh-rendah? Karena disamping Dapodik, ternyata ada juga jenis pendataan lain yang berumbul Padamu Negeri, pendataan yang dilaksanakan unit lain di bawah kementrian bapak. Kabarnya, untuk yang terakhir ini, pelaksanaannya dilakukan dengan menggandeng pihak ketiga.

Keriuh-rendahan yang saya maksud adalah perdebatan antara dua pihak yang tak pernah selesai, pertarungan antara dua kubu yang terus bergemuruh dari waktu ke waktu. Kami sendiri tidak mengerti, apa sesungguhnya yang terjadi di tingkat elit kementrian, sebagai pihak yang memiliki kewenangan menelorkan kebijakan di dunia pendidikan. Yang kami ketahui bahwa dulu sekali, ketika Menteri Pendidikan masih dipegang oleh pejabat sebelum bapak, Pak Nuh pernah mengeluarkan Instruksi Menteri No. 2 Tahun 2011 terkait pengelolaan data pendidikan. Instruksi tertanggal 17 Oktober 2011 itu memerintahkan untuk melakukan pengumpulan data dari satuan pendidikan secara bersama-sama antar Direktorat Jendral, dan memastikan bahwa satuan pendidikan hanya didata paling banyak satu kali dalam satu semester. Data dimaksud menyangkut tiga entitas data pokok berupa data Peserta Didik, Satuan Pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang kemudian dikenal dengan istilah Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Data itulah yang akan digunakan pihak kementrian sebagai satu-satunya sumber (acuan) dalam pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan terkait dengan entitas pendidikan yang didata. Dari situlah kemudian muncul istilah single source, pendataan satu pintu, dan lain sebagainya.

Ketika waktu bergulir, dan keriuh-rendahan itu terjadi, Pak Menteri merasa perlu melakukan penegasan. Maka muncullah surat edaran perihal Pelaksaaan Instruksi Menteri Nomor 2 Tahun 2011. Dalam surat tertanggal 11 Februari 2014 tersebut, beliau menegaskan bahwa Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) sebagai pihak yang ditugasi secara khusus untuk merancang basis data pendidikan harus memastikan bahwa penjaringan data dengan sistem pendataan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) bersifat relasional dan longitudinal, telah mencakup 3 (tiga) entitas data pokok. Bahkan secara jelas dan terang benderang disebutkan dalam point ketiga, bahwa apabila ada unit kerja dan institusi yang memerlukan atribut data yang belum terjaring melalui Aplikasi Pendataan Dapodik, dapat menginformasikan kepada pihak PDSP untuk segera dapat melengkapi atribut dimaksud pada Aplikasi Dapodik, sehingga tidak diperkenankan melakukan penjaringan data sendiri yang terpisah dari sistem pendataan Dapodik.

Bapak Menteri yang terhormat,
Kami memang hanya petugas entri data, kami sama sekali buta terhadap apapun saja yang terjadi di tingkat pusat. Atau barangkali kami terlalu bodoh, sehingga tidak mampu memahami instruksi menteri sampai kemudian muncul dualisme pendataan seperti yang terjadi saat ini. Yang kami tahu, kami hanya tukang entri data. Ketika masing-masing pihak di wilayah kementrian pusat bersikukuh dengan pendapat dan pendiriannya masing-masing, yang menjadi korban tetaplah kami di lingkungan bawah. Yang betul-betul merasakan dampaknya adalah pihak sekolah, dengan kami para operator sekolah sebagai ujung tombaknya. Ketika sebagai tukang entri data harus menginput data yang sama secara berulang-ulang, yang kami pahami hal itu menyalahi kaidah efisiensi sebagaimana yang diinginkan dalam instruksi menteri? Belum lagi jika pendataan itu berbasis web yang harus seratus persen online, tidakkah terpikirkan bahwa sesungguhnya, banyak sekolah di negeri ini yang belum memiliki kesiapan infrastruktur untuk menunjang kegiatan yang dimaksud?

Bapak Menteri yang terhormat,
Saya yakin bapak sudah tahu bahwa jumlah sekolah dasar di negeri ini jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah sekolah yang ada diatasnya. Dan bapak juga pasti tahu, bahwa operator sekolah di sekolah dasar sebagian besar bukanlah murni petugas administrasi. Mereka adalah guru yang merangkap sebagai operator sekolah. Waba’du, jika sehari-harinya mereka disibukkan oleh pendataan yang tidak efektif dan efisien, tidakkah itu akan mengganggu tugas utama mereka sebagai guru yang harus bersentuhan langsung dengan peserta didik.

Sebetulnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, bapak. Misalnya janji-janji manis tentang kesejahteraan operator sekolah, atau semacamnya. Tapi tak usahlah hal itu saya sampaikan. Sebagian besar dari kami memang relawan. Sebagai relawan, kami memang harus siap dalam kondisi apa saja. Bukankah panjenengan juga pernah bilang, Relawan tak dibayar itu bukan karena tak bernilai, tapi memang tak ternilai. Agak absurd memang. Tapi mau gimana lagi. Selama ini kami memang bukan tidak dibayar, tapi peraturan yang menyangkut kesejahteraan sepertinya belum sepenuhnya berpihak pada operator sekolah. Untuk urusan kesejahteraan, biarkanlah kami lebih memilih makan sinkong dalam kenyataan, daripada makan roti tapi dalam alam hayalan.

Oh ya, kabarnya, dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2015, struktur organisasi di Kementrian yang bapak pimpin mengalami perubahan. Kabarnya, badan yang melaksanakan pendataan itu sudah tidak ada. Kabarnya lagi, badan yang sudah tidak ada itu akan dilebur dengan unit satunya lagi dan berganti nama menjadi Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK). Kalau memang benar adanya, kami hanya berharap keriuh-rendahan ini akan selesai, semoga masing-masing pihak bisa duduk dalam satu meja agar kami bisa nyaman dalam bekerja. Tak lupa kami juga berharap, semoga kebijakan yang akan diterapkan berpihak dan mengakomodir seluruh kepentingan lapisan bawah. Begitu juga dengan pendataan satu pintu yang kemarin didengung-dengungkan. Kegiatan yang telah menguras waktu, tenaga, dan tentu saja biaya itu semoga tetap dilanjutkan. Sungguh tidak elok jika rumah yang sudah dibangun harus dirobohkan dengan desain bangunan baru dengan dalih kebijakan yang harus berbeda.

Bapak Menteri yang terhormat,
Sebelum surat ini saya akhiri, saya tetap dan selalu berharap agar bapak menteri selalu dalam lindungan-Nya. Semoga langkah bapak selalu terbimbing, sehingga arah pendidikan di negeri ini benar-benar akan menaburkan cahaya sesuai dengan yang dikehendaki olehNya. Kalau misalkan surat ini tak pernah sampai dan tak terbaca oleh bapak, tak apalah, yang penting uneg-uneg ini tersampaikan. Terakhir sekali, mohon maaf jika apa yang saya lakukan ini lancang dan membuat bapak tidak berkenan. Semoga kita semua ditolong olehNya. Salam.
Moch. Syuhada’
Guru yang juga Operator SDN Talunrejo 3 Lamongan
Sebuah daerah terpencil yang mungkin tak akan dijumpai dalam peta

Read More

Follow by Email

Resensi Buku

Esai

Cerpen

© 2017 Pejalan Sunyi. Designed by Bloggertheme9 | Distributed By Gooyaabi Templates
Powered by Blogger.